Ganjar Beri Nilai 5 Penegakan Hukum Era Jokowi, Nasdem Bilang yang Bermasalah Mahfud MD

Uncategorized152 Dilihat

Jumat, 1 Desember 2023 – 12:46 WIB

Jakarta – Pelatih Tim Nasional Pemenangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin), Ahmad Ali, menanggapi penilaian Ganjar Pranowo yang memberi poin 5 terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Baca Juga :

KPU: Pasangan Capres-Cawapres Wajib Hadir di 5 Kali Debat

“Kalau begitu yang bermasalah Menkopolhukam (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) Mahfud MD yang membawahi hukum. Apa yang dia kerjakan selama ini?” kata Ali dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 1 Desember 2023.

Menurut Ali, poin 5 merupakan nilai yang buruk. Maka, dia berpendapat, upaya penegakan hukum pada era pemerintahan Presiden Jokowi itu secara tidak langsung mengkritik Mahfud MD yang juga merupakan cawapres pendamping Ganjar pada Pemilu Presiden 2024.

Baca Juga :

Kubu Amin Bantah Tudingan Mainkan Isu IKN Demi Raup Suara di Pilpres 2024

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo

Photo :

  • VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham

Bahkan, katanya, kritikan Ganjar itu menjadi lucu karena Ganjar dan PDI Perjuangan, selaku partai penguasa di pemerintahan Jokowi, memilih Mahfud MD yang merupakan “komandan” bidang politik, hukum, dan keamanan di Indonesia.

Baca Juga :

Seskab Pramono Anung Tak Dampingi Jokowi ke Dubai, Istana: Gantian, Mereka Bergiliran

“[Ganjar] mengkritik wakilnya dong. Enggak bisa berbuat apa-apa, kok dijadikan wakil,” kata Ali.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem itu juga mempertanyakan alasan Ganjar memberi nilai 5 terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia. Ali berpendapat bahwa tidak ada satu pun peristiwa hukum yang merugikan pasangan Ganjar-Mahfud sejauh ini.

“Pada sisi mana yang kemudian Ganjar merasa dirugikan oleh Pemerintah dalam kasus penanganan hukum? Apakah karena kasus Wadas atau hal lain?” tanya Ali.

Ali, yang juga anggota DPR RI itu, menegaskan bahwa upaya penegakan hukum pada era pemerintahan Jokowi masih di jalur yang benar atau right on track. Dia tidak melihat ada tekanan hukum terhadap para capres-cawapres yang bakal bertarung di Pilpres 2024.

“Selama ini, saya sebagai partai pemerintah, masih melihat [penegakan hukum] ini masih proporsional. Penanganan hukumnya itu, kalau ada kurang-kurangnya sedikit, ya, namanya manusia, ada puas dan tidak puas,” ujarnya.

Dalam acara Ikatan Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu, 18 November, Ganjar Pranowo menilai upaya penegakan hukum di Indonesia menurun di era kepimpinan Jokowi sebagai presiden. Dia pun memberikan nilai 5 terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Masa kampanye juga telah dijadwalkan mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Halaman Selanjutnya

Wakil Ketua Umum Partai NasDem itu juga mempertanyakan alasan Ganjar memberi nilai 5 terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia. Ali berpendapat bahwa tidak ada satu pun peristiwa hukum yang merugikan pasangan Ganjar-Mahfud sejauh ini.

Halaman Selanjutnya



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *